Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) adalah salah satu partai politik besar Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelunya di masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain.

Sekarang ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla, yang juga wakil presiden saat ini. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Akbar Tandjung.

Golkar pada pemilu 1999 memperoleh suara 22 % suara. Ini merupakan kemerosotan yang jauh sekali dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena, dalam pemilu 1997 partai Golkar memperoleh suara sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, dalam pemilu tahun 1987 Golkar dapat menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. Selama Orde Baru, DPR ada dalam cengkeraman Golkar dan militer, karena Golkar selalu memenangkan pemilu secara mutlak.

Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Peraturan Monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Setelah Suharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, kebijakan ini dicabut. Sekarang pegawai negeri sipil bebas menentukan wadah aspirasi politiknya.

Pilih Siapa di Pemilu 2009 Nanti?

Akhir – akhir ini bursa calon presiden (capres) Republik Indonesia semakin ramai saja. Ada beberapa nama yang sempat muncul dalam bursa tersebut. Di antaranya adalah mantan presiden RI Megawati Soekarno Putri serta Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Perhelatan akbar 5 tahunan itu memang masih cukup lama akan dilaksanakan yaitu dua tahun lagi. Akan tetapi tampaknya tidak satupun partai politik yang ingin kalah start memperebutkan kursi RI 1 tersebut. Lalu bagaimanakah peta kekuatan politik menjelang pemilu 2009 nanti? Apakah akan ada perubahan nasib rakyat kecil pasca pemilu nanti? Serta tentu saja yang lebih penting adalah bagaimana Islam memandang hingar bingar pemilu 2009 mendatang?

Capres Stok Lama

Tidak ada sesuatu hal yang baru dalam bursa capres dan cawapres kali ini. Hampir bisa dipastikan bahwa nama – nama yang beredar masih itu – itu saja. Mulai dari Gus Dur, Ibu Mega, Wiranto, Akbar Tandjung, sampai dengan SBY maupun Jusuf Kalla. Publik relatif telah mengenal mereka secara dekat, termasuk juga track record dari masing – masing capres dan cawapres. Lalu apanya yang baru?

Tentu saja tidak ada yang baru nantinya. Baik itu dari segi gaya kepemimpinan maupun berbagai kebijakan yang akan diambil. Kita masih ingat dengan jelas bagaimana Ibu Mega menjual satelit kita kepada Singapura. Ataupun kita juga masih ingat dengan segar siapa yang menaikkan BBM sampai lebih dari 100%. Pun juga masih segar dalam benak kita siapa yang terang – terangan mengubah perguruan – perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang semakin lama semakin mahal saja biaya masuknya. Ataupun juga kebijakan – kebijakan lainnya seperti mendiamkan Freeport, pemberantasan korupsi yang tidak pernah juga tuntas, busung lapar yang tidak segera ditangani, serta politik kita yang masih tunduk kepada kepentingan asing.

Sehingga dengan sangat yakin bisa kita katakan bahwa perubahan yang signifikan tidak akan pernah terjadi ditangan status quo (baca : pro kapitalis sekuler, red) seperti mereka. Perubahan tidak akan terjadi di tangan orang – orang yang meminta jabatan seperti mereka. Padahal Rasullah saw telah melarang kita umat Islam untuk meminta jabatan. Sebagaimana sabda Rasul :

“Siapa saja yang meminta menjadi hakim dan berusaha untuk itu, maka dia akan terbebani olehnya. Dan siapa saja yang tidak meminta untuk menjadi hakim dan tidak berusaha untuk memintanya, (kemudian dia ditunjuk untuk menempati posisi itu), maka Allah akan menurunkan malaikat agar membimbingnya di jalan yang lurus.” (HR. Ahlus Sunan)

Tidak hanya sampai di sini permasalahannya. Dari berbagai sepak terjang yang dilakukan oleh para calon pemimpin itu hampir tidak ada satupun yang memenuhi janji – janjinya semasa kampanye dulu. Pasca diangkat sebagai pemimpin umumnya mereka justru cenderung mengambil kebijakan – kebijakan yang sama sekali tidak memihak kepada rakyat. Sehingga sudah sepantasnya bagi kita untuk tidak jatuh dua kali di lubang yang sama.

Apa Yang Akan Diterapkan Itu Lebih Penting!

Tampaknya demokrasi sekuler yang mengesampingkan syariat ini telah sedemikian parah bobroknya. System demokrasi ini tidak menjamin bahwa kebijakan – kebijakan yang diambil akan sesuai dengan satu standar tertentu. Sehingga sebagai contoh dalam demokrasi, kita hanya akan memilih capres atau cawapres yang kita anggap pas saja. Akan tetapi kita tidak pernah tahu dengan apa mereka akan memimpin kita nantinya. Kita tidak pernah tahu kebijakan – kebijakan apa yang akan mereka ambil nantinya. Sehingga wajar saja kalau SBY beberapa minggu pasca pelantikannya sebagai presiden langsung menaikkan BBM diluar akal sehat kita.

Ini tentu saja berbeda dengan yang terjadi pada system Islam. Dalam system Islam kita memiliki kejelasan arah pemerintahan. Artinya siapapun yang terpilih nantinya mereka harus menerapkan syariat Islam secara sempurna. Penerapan ini hukumnya wajib atau fardlu a’in bagi seorang pemimpin atau khalifah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Alloh swt berfirman :

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. QS. Al – Maidah : 44

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. QS. Al – Maidah : 45

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. QS. Al – Maidah : 47

Sehingga pendidikan gratis misalnya bukanlah suatu janji kampanye yang diobral kepada calon pemilih. Melainkan itu adalah suatu kewajiban untuk memberikan pendidikan gratis bagi siapapun yang terpilih. Sehingga siapapun juga yang terpilih harus memenuhi pendidikan gratis itu tanpa gembar – gembor saat kampanye. Ataupun juga proses pengolahan barang tambang yang strategis bagi rakyat oleh pemerintah dengan tidak menyerahkannya kepada asing, juga merupakan satu kewajiban.

Dengan demikian rakyat dan pemimpinnya tahu apa yang menjadi kewajiban mereka masing – masing. Kewajiban pemerintah adalah menjalankan pemerintahan sesuai dengan syari’at Islam dan kewajiban rakyat adalah mengawasi pelaksanaan tsb. Hal ini juga dipertegas lagi bahwa kebijakan apapun yang diambil oleh pemimpin harus sesuai dengan Qur’an dan Sunnah. Kebijakan memberikan pengelolaan minyak dan gas kepada asing misalnya, merupakan kebijakan yang haram diambil karena bertentangan dengan sabda Rasul saw :

“Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal : padang gembalaan (hutan dsb), air, dan api (sumber energy)”. HR Abu Dawud

Oleh karena itu sudah seharusnya kita memilih pemimpin yang akan menerapkan syariat dengan sempurna nantinya. Karena kita yakin dengan firman Allah swt berikut :

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf : 96).

Kami yakin bahwa perubahan tidak akan pernah terjadi oleh orang – orang yang masih pro terhadap ideology penjajah kapitalis sekuler (status quo). Kami yakin bahwa hanya dengan Islam perubahan akan terjadi. Bagi kami syariah dan khilafah adalah sebuah harga mati atas kebangkitan hakiki. Karena sekali lagi, bukti menunjukkan bahwa pemimpin – pemimpin kita selama ini hanya tunduk kepada kepentingan penjajah kapitalis sekuler bukan kepada syariah Islam.

Apa yang menimpa negeri ini sesungguhnya tidaklah hanya disebabkan oleh lemahnya pemimpin – pemimpin kita. Tetapi juga disebabkan oleh system kufur yang mereka terapkan saat ini. Mereka lebih memilih menerapkan system kufur daripada menerapkan syariat yang pernuh berkah. Oleh karena itu sudah saatnya bagi kita untuk memilih pemimpin yang hanya pro terhadap syariat Islam.

Wallahu a’lam bishshowwab.